Notaris sebagai Pilar Pencegahan Maladministrasi Rups: Perspektif Good Corporate Governance dan Penyuluhan Hukum

Brigitte Queency Darmawan; Citra Puspa Amalia; Muhammad Daffa Zacky Parnanda; Vanessa Valencia

doi:10.55681/sentri.v5i1.5367

Authors

Brigitte Queency Darmawan Universitas Pelita Harapan
Citra Puspa Amalia Universitas Pelita Harapan
Muhammad Daffa Zacky Parnanda Universitas Pelita Harapan
Vanessa Valencia Universitas Pelita Harapan

DOI:

https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5367

Keywords:

Notary, GMS Maladministration, Good Corporate Governance, Legal Counseling

Abstract

This doctrinal legal research analyzes the strategic role of Notaries in preventing maladministration in General Meetings of Shareholders (GMS) through the application of Good Corporate Governance (GCG) principles and the exercise of legal counseling authority. In the context of corporate governance, maladministration in GMS often arises from procedural irregularities, lack of transparency, or non-compliance with statutory requirements, which may later lead to legal disputes. Therefore, the involvement of Notaries is crucial not only as formal legal actors but also as preventive legal safeguards. The findings indicate that, beyond their primary function as drafters of authentic deeds, Notaries play an important preventive role in detecting and preventing maladministration during the preparation and implementation of GMS. The authority to provide legal counseling under the Notary Office Act enables Notaries to guide shareholders and corporate management in understanding and complying with applicable legal norms. Through this authority, Notaries can identify deviations in GMS procedures that are inconsistent with GCG principles and the provisions of the Company Law at an early stage. In conclusion, optimizing legal counseling by Notaries, whether accompanied by the drafting of an authentic deed or not, can serve as an effective control mechanism to ensure transparent, accountable, and legally compliant GMS implementation. This preventive function significantly minimizes the potential for future corporate disputes and strengthens overall corporate governance practices.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adjie, H. (2008). Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama.

Adjie, H. (2009). Meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang notaris dan PPAT). Citra Aditya Bakti.

Adjie, H. (2009). Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik. Refika Aditama.

Adjie, H. (2017). Penafsiran tematik hukum notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama.

Amir, H. U. (2025). Peran notaris dalam menjalankan fungsi konsultan hukum dan pejabat umum dalam proses RUPS sebagai bagian dari corporate governance pada perseroan terbatas (Tesis magister). Universitas Islam Sultan Agung.

Anand, G. (2014). Karakteristik jabatan notaris di Indonesia. Zifatama Publisher.

Ananda Putri, D. P., & Trisnaningsih, S. (2023). Pentingnya perusahaan dalam menerapkan prinsip good corporate governance. Sibatik Journal, 2(11).

Azizah. (2015). Hukum perseroan terbatas. Intimedia.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

Balfas, H. M. (2006). Hukum pasar modal Indonesia. Tatanusa.

Chita, L. E., & Putra, M. F. M. (2023). Tanggung jawab notaris untuk memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta relaas. Gorontalo Law Review, 6(1).

Jeandry, G., Aksan, I., & Soleman, R. (2025). Good corporate governance: Teori, studi kasus, dan kuis. PT Adab Indonesia.

Kadek A. D. S. Putra, & Dewi, G. A. A. P. (2025). Implikasi hukum pelanggaran good corporate governance terhadap bursa efek (Studi kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk). Jurnal Media Akademik.

Koesnadi, M. (2023). Formulasi regulasi fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (Disertasi doktoral). Universitas Kristen Indonesia.

Maharani, I. (2022). Peran notaris dalam membuat akta hukum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan teori kemanfaatan. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(3).

Marbun, M. M. B. (2023). Tinjauan hukum terhadap proses bisnis dalam penerapan good corporate governance (GCG) di PTPN III Medan (Skripsi). Universitas HKBP Nommensen.

Muharnis, M. R. (2023). Tanggung jawab pengawasan perseroan perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pada good corporate governance (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.

Nurjanah. (2021). Implementasi kewenangan notaris memberikan penyuluhan hukum dengan pembuatan akta di Kota Mataram (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.

Perkasa, B. P. (2021). Peranan dan tanggung jawab notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak di Kota Pekanbaru. Jurnal Hukum Kaidah, 20(2).

Prana, R. P. (2019). Peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam upaya perlindungan hukum terhadap investor untuk menghindari kerugian akibat praktik manipulasi di pasar modal. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Repertorium, 8(1).

Rahayu, A. A. (2023). Penyuluhan hukum pembuatan akta oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Journal on Education, 5(2).

Rastuti, T. (2015). Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan. Refika Aditama.

Rosdiana, A. C. (2022). Penyimpangan prinsip-prinsip good corporate governance pada penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Tesis magister). Universitas Indonesia.

Safira Fitri Ma’ani. (2023). Implementasi prinsip good corporate governance melalui peran notaris dalam melakukan penyuluhan hukum pada aktivitas RUPS. Universitas Islam Indonesia.

Sari, S. F. D. N. (2018). Peran notaris dalam proses pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Lex Renaissance, 2(3).

Simarsoit, R. R. E. (2024). Rekonstruksi regulasi keabsahan akta notaris Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas secara online berbasis nilai kepastian hukum (Disertasi). Universitas Islam Sultan Agung.

Tuwaidan, R. E. J. (2018). Kewenangan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lex Privatum, 6(6). Proj., vol. 6, no. 1, pp. 156–161, 2024.