Perluasan Akses Informasi Rekening Digital Dan Uang Elektronik Oleh Direktorat Jenderal Pajak

Rista Tri Untari

doi:10.55681/sentri.v5i10.7374

Authors

Rista Tri Untari Universitas Pancasila

DOI:

https://doi.org/10.55681/sentri.v5i10.7374

Keywords:

access to financial information, digital accounts, personal data protection, privacy, taxation

Abstract

The Directorate General of Taxes plans to expand access to public digital account and electronic money information starting from the 2026 data year, in line with the OECD Amended Common Reporting Standard. This normative juridical study examines the legal basis for such expansion and its balance against the constitutional right to privacy and personal data protection. The research concludes that the expansion is legitimate under Law Number 9 of 2017, yet requires harmonization with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection to ensure proportionality, purpose limitation, and adequate safeguards for taxpayers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

J. Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

P. M. Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

S. Soekanto and S. Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

K. P. Kumalasari and L. N. Bayani, “Analisis dampak kebijakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,” Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, vol. 4, no. 2, 2021.

B. C. Santoso, “Keterbukaan informasi pajak pasca dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,” Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, vol. 8, no. 1, 2019.

I. K. Simanjuntak, “Pengecualian rahasia perbankan untuk kepentingan perpajakan di Indonesia,” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, vol. 19, no. 1, 2020.

G. Sylviana, D. A. Setiawan, C. Listyani, E. K. Apriyanti, and L. A. P. Putri, “Perlindungan hukum data pengguna e-wallet atas kebocoran data yang disalahgunakan oleh pinjaman online,” Journal Evidence of Law, vol. 3, no. 3, 2024.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 Update to the Common Reporting Standard. Paris: OECD Publishing, 2023.

OECD, Consolidated Text of the Common Reporting Standard (2025). Paris: OECD Publishing, 2025.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024.

Bank Indonesia, “Statistik sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan: Transaksi uang elektronik.” [Online]. Available: https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/default.aspx. [Accessed: Jul. 12, 2026].

CNN Indonesia, “DJP bakal intip uang elektronik dan rekening digital mulai 2026.” [Online]. Available: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251113101105-532-1295009/djp-bakal-intip-uang-elektronik-dan-rekening-digital-mulai-2026. [Accessed: Jul. 12, 2026].

Direktorat Jenderal Pajak, “Implementasi amendments to the Common Reporting Standard dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,” Pengumuman Nomor PENG-3/PJ/2025. [Online]. Available: https://www.pajak.go.id/en/node/118361. [Accessed: Jul. 12, 2026].