Transformasi Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Berbasis Digital dalam Rangka Penguatan Kemandirian Fiskal Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026–2029

Kristian Palis

doi:10.55681/sentri.v5i7.6994

Authors

Kristian Palis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas

DOI:

https://doi.org/10.55681/sentri.v5i7.6994

Keywords:

Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Fiskal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kabupaten Gunung Mas

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal daerah. Kabupaten Gunung Mas masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dan capaian PAD yang belum stabil. Berdasarkan data target dan realisasi PAD, capaian PAD Tahun 2021 mencapai 111,20 persen, namun menurun menjadi 94,57 persen pada Tahun 2022, 48,36 persen pada Tahun 2023, 68,97 persen pada Tahun 2024, dan 72,00 persen pada Tahun 2025. Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menetapkan target PAD sebesar Rp113,70 miliar yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Namun sampai dengan Mei 2026 realisasi PAD baru mencapai 29,04 persen dari target, sehingga perlu dipahami sebagai capaian berjalan, bukan capaian akhir tahun. Policy paper ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis kebijakan publik. Data utama berasal dari dokumen realisasi PAD per rekening Tahun 2021-2026, dokumen APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026, serta regulasi terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah rekap PAD per perangkat daerah, RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026, RPJMD Kabupaten Gunng Mas Tahun 2025-2029, Renstra Bapenda Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029, serta pedoman penulisan policy paper. Analisis dilakukan melalui identifikasi isu, analisis USG (Urgency, Serousness, Growth) untuk menentukan masalah utama, pohon masalah, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), dan penilaian alternatif kebijakan menggunakan kriteria Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa masalah utama peningkatan PAD Kabupaten Gunung Mas adalah belum optimalnya realisasi PAD secara berkelanjutan. Akar masalahnya meliputi belum tersedianya basis data potensi PAD yang lengkap, valid, dan terintegrasi; rendahnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi; serta belum optimalnya tata kelola pendapatan daerah berbasis digital dan kolaboratif. Rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah Penguatan Tata Kelola dan Kolaborasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Berbasis Digital yang didukung oleh komitmen pimpinan daerah, partisipasi perangkat daerah penghasil PAD, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economics, 1(3–4), 323–338.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Bahl, R., & Bird, R. M. (2008). Subnational taxes in developing countries: The way forward. Public Budgeting & Finance, 28(4), 1–25.

Bahl, R., & Linn, J. F. (2013). Governing and financing cities in the developing world. Lincoln Institute of Land Policy.

Bird, R. M. (2011). Subnational taxation in developing countries: A review of the literature. Journal of International Commerce, Economics and Policy, 2(1), 139–161.

Bird, R. M., & Slack, E. (2014). Local taxes and local government finance. In A. Farazmand (Ed.), Global encyclopedia of public administration, public policy, and governance. Springer.

Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2014). Fiscal decentralization in developing countries. Cambridge University Press.

Bryson, J. M. (2018). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (5th ed.). Jossey-Bass.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering (4th ed.). Routledge.

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Halim, A. (2020). Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salemba Empat.

Heeks, R. (2006). Implementing and managing e-government: An international text. Sage Publications.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Harvard Business School Press.

Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. Cambridge University Press.

Kotter, J. P. (1996). Leading change. Harvard Business School Press.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi revisi). Andi.

Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard University Press.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Digital government review: Digital transformation of the public sector. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Tax administration 2022: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD Publishing.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison-Wesley.

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44(4), 652–667.

Shah, A. (Ed.). (2006). Local governance in developing countries. World Bank.

Shah, A. (2007). A practitioner's guide to intergovernmental fiscal transfers. World Bank.

Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. Public Administration and Development, 35(2), 97–112.

Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of the public sector (4th ed.). W. W. Norton & Company.

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.

United Nations. (2022). United Nations e-government survey 2022: The future of digital government. United Nations.

World Bank. (2017). Local government revenue mobilization and management. World Bank.

World Bank. (2019). Improving local government performance through fiscal decentralization. World Bank.

World Bank. (2023). World development report 2023: Migrants, refugees, and societies. World Bank.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648.

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 330.a.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 339, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 339.a.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. (2025). Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 752.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. (2025). Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 43 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 791.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas. (2026). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas. (2026). Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021–2026. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas. (2026). Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas. (2026). Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas. (2025). Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas. (2026). Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2026. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas. (2025). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas. (2026). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021–2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Data Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. (2025). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. (2025). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. (2026). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. (2026). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 (Audited). Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2026). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia