IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (STOP BABS) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DI DESA BANYU TAJUN HILIR, DESA TAMBALANG TENGAH, DAN DESA RANTAU KARAU TENGAH)

Abstract

Masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai  menggunakan jamban untuk buang air besar dikarenakan kurangnya kesadaran dan menjadi kebiasaan buruk masyarakat setempat. Masih belum adanya larangan dan penerapan sanksi sesuai pada Pasal 17 ayat 3. Masyarakat sudah diberikan bantuan WC oleh pemerintah daerah, namun mereka masih buang air besar sembarangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 Tentang  Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Di Desa Banyu Tajun Hilir, Desa Tambalang Tengah, dan Desa Rantau Karau Tengah) serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe dekriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi,dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui teknik penarikan informan yang berjumlah 15 orang. Dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, tringulasi, analisis kasus negatif, dan mengadakan membercheck. Hasil dari penelitian ini tidak efektif, dapat dilihat; Kejelasan standar dan sasaran kebijakan tidak diketahui secara sfesifik. Ukuran Standar Kebijakan tidak diketahui masyarakat secara rinci.Sumberdaya Non Manusia sudah cukup merata. Sumber daya Manusia tidak sesuai mekanisme pengelolaan. Dukungan instansi lain yang sudah terjalin baik. Koordinasi dengan instansi lain adanya kerjasama antar instansi. Dukungan Elit Politik dalam perwujudan penuntasan jamban liar di sungai. Opini Publik yang negatif. Kondisi Sosial masyarakat masih buang air besar disungai. Kondisi Ekonomi masyarakat rendah. Kondisi Politik yang tidak berdampak terhadap masyarakat. Pemahaman pelaksana kebijakan tidak memahami standar dan ukuran kebijakan. Tingkat komitmen Pelaksana kebijakan yang tidak memiliki komitmen yang kuat. Faktor yang menghambat yaitu Tidak adanya informasi tentang isi peraturan daerah. Belum adanya mekanisme yang sesuai dengan pengelolaan. Pandangan buruk masyarakat terhadap kebijakan. Perilaku masyarakat yang membudaya menggunakan jamban. Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah. Peraturan masih berupa himbauan dan belum adanya penerapan sanksi tegas. Pelaksana gerakan  tidak  mengetahui  secara keseluruhan dari isi Peraturan. Pelaksana gerakan tidak memahami mengenai isi Peraturan daerah; Upaya yang dapat dilakukan dengan Meningkatkan sosialisasi. Memanagemen waktu kegiatan secara terjadwal. Meningkatkan Program Bantuan WC. Penerapan sanksi yang tegas sesuai isi peraturan daerah. Disarankan agar melakukan sosialisasi secara terbuka mengenai isi dari peraturan daerah, serta perlunya sosialisasi seperti pemasangan stiker, pampflet, broser. Dan perlu adanya sanksi pada Pasal 17 ayat 3 sesuai  isi Peraturan Daerah  agar adanya efek jera.