[1]
O. S. Putri, H. Purwadi, and A. Zulfiani, “Batas Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan APHT Atas Sertifikat Hak Milik Yang Dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara”, JIGE, vol. 7, no. 4, pp. 3585–3597, Nov. 2026.